Dampak Kebijakan Perdagangan terhadap Pengembangan Industri Biodiesel Indonesia

• DOI: 10.21082/jae.v36n1.2018.1-24
• Publication Date: 2020-01-27T22:05:03Z
• Authors: Helena Juliani Purba; Bonar Marulitua S...; Tanti Novianti; Reni Kustiari
• Keywords: Indonesian government; Government revenue

<strong>English</strong><br />Indonesian government has been promoting development of palm oil based biodiesel industry through the so-called mandatory policy. Biodiesel is a renewable energy and low emission. Palm its derivative products are most important contributors foreign exchange in 2017. Trade policy required to accelerate achievement Indonesia. The study intended analyze impacts trade (export tax by Indonesian import restriction European Union) on Indonesia’s industry. analysis used econometrics model form simultaneous equations system consisting 27 structural 9 identity equations, estimated using 2SLS (Two Stage Least Squares) method. This research annual time series data 1991–2015. result shows that both export ban Union have positive Indonesia's but do negative revenues. revenues can be avoided replanting Whenever imposes policy; then, it suggested domestic market obligation <br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Indonesia sedang melakukan upaya pengembangan yang bersumber dari minyak sawit dalam kebijakan mandatori biodiesel. adalah sumber energi terbarukan dan rendah emisi. Minyak produk turunannya penyumbang devisa negara terbesar pada tahun Kebijakan perdagangan diperlukan untuk mempercepat pencapaian industri Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak (pajak ekspor oleh pemerintah Indonesia pembatasan impor Uni Eropa) terhadap Analisis menggunakan ekonometrik bentuk sistem persamaan simultan terdiri struktural identitas diestimasi dengan metode Two Squares (2SLS) tahunan 1990–2015. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pajak maupun larangan Eropa berdampak positif bagi perkembangan Indonesia, namun negatif penerimaan Dampak dapat diatasi peremajaan kelapa (replanting). Manakala pelarangan sawit, maka disarankan Pemerintah menerapkan replanting.